Bisnis, Keuangan, Finansial, Property

Sri Mulyani yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan bersama Komisi XI DPR telah sepakat mengenai berbagai macam asumsi makro pada RAPBN. Adapun salah satu dari beberapa asumsi makro tersebut, yakni menargetkan pertumbuhan ekonomi yang telah disepekati sebesar 5,1 persen atau lebih rendah 0,2 persen dari sebelumnya sebesar 5,3 persen yang tertuang pada Nota Keuangan.

Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Asumsi Makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 berlangsung dari pukul 20.30 hingga berakhir pada pukul 23.30 WIB. Rapat yang dihadiri oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah ini berlangsung di Gedung DPR, Jakarta.

Hasil dari rapat tersebut yakni menyepakati beberapa hal, yakni target inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, gini rasio, dan juga mengenai nilai tukar rupiah serta bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan.

Melchias Marcus Mekeng selaku Ketua Komisi XI membacakan hasil dari rapat tersebut bahwa semua elemen telah sepakat dan menyutujui angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 sebesar 5,1 persen, dan kurs rupiah Rp 13.300 per dolar Amerika Serikat, inflasi sebesar 4 persen, IPM di angka 70,1, angka kemiskinan 10,5 persen, 5,3 persen mengenai SPN 3 bulan, dan gini rasio di angka 0,39 serta tingkat pengangguran sebesar 5,6 persen.

Ketetapan mengenai asumsi terkhusus mengenai pertumbuhan ekonomi Nasional, sudah sesuai dengan usulan dari Sri Mulyani, yang dimana memproyeksikan sebesar 5,1 persen pada tahun 2017. Target pertumbuhan di angka 5,1 persen ini dinilai akan nyaman untuk dijalani oleh berbagai elemen, dan diharapkan tidak mengulangi kondisi seperti di tahun 2016.

Pemerintah akan terus berupaya dalam mengumpulkan target dari sisi penerimaan pajak semaksimal mungkin. Adapun cara yang ditempuh pemerintah dalam mengejar target tersebut, yakni Menteri Sri Mulyani terus mengetahui dan memantau kinerja para pegawai di Ditjen Pajak, yang berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah di setiap minggunya. Hal ini merupakan keseriusan pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak, walaupun terdapat non pajak, seperti bea cukai, dan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pemerintah akan mengelola penerimaan pajak secara baik dan tepat, agar lebih akurat.

Sri Mulyani mengatakan jika kinerja sektor ekspor dan impor tak dapat diandalkan, pemerintah akan mengusahakan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari belanja pemerintah yang ditargetkan mencapai 4,8 persen di tahun depan. Sedangkan mengenai konsumsi rumah tangga, diprediksi akan tumbuh di angka 5 persen. Sementara dari sisi pembangunan manusia, diperkirakan akan menurunkan angka kemiskinan menjadi 10,5 persen, dimana angka tersebut sesuai dengan RAPBN 2017.

Menteri Keuangan tersebut menambahkan bahwa pemerintah kini lebih berhati-hati dalam menyalurkan subsidi ke masyarakat miskin. Lantaran ia mengaku bahwa jika melihat rekam jejak dari pemerintah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air dinilai sangat konsisten, sejak pemerintahan dibawah pimpinan Soeharto.

Dalam menjawab perkembangan zaman yang pesat di era digital seperti sekarang ini, diperlukan akan sebuah konsep smart city atau kota pintar, yang dimana tidak hanya diterapkan kepada individu saja, tetapi juga diadopsi di sebuah kota secara keseluruhan dan tentu terintegrasi. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan, lantaran keberadaan akan konsep kota pintar ini sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kota, dan juga dapat meningkatkan akan pelayanan publik, seperti perizinan, maupun kesehatan, dan lain sebagainya.

Dengan diterapkannya konsep smart city pada sebuah kabupaten kota maupun provinsi, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan yang berkaitan pelayanan masyarakat agar lebih cepat, efesien, dan tentu saja efektif. Walaupun masih banyak pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia yang belum menerapkan konsep smart city ini, tetapi seiring berjalannya waktu akan ada keniscayaan sejalan dengan pertumbuhan masyarakat di usia produktif yang dimana sudah melek akan teknologi, atau disebut dengan masyarakat milenia.

Konsep smart city ini selain mengatasi permasalahan mengenai pelayanan publik yang semakin membuat masyarakat menjadi lebih mudah, juga dapat mengatasi dan merespon tingginya angka pertumbuhan penduduk. Pengembangan akan konsep kota cerdas yang berkelanjutan ini dinilai sebagai salah satu solusi terbaik.

Hermanto Dardak selaku Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menuturkan bahwa jumlah penduduk di sebuah perkotaan diperkirakan akan terus berlanjut. Dengan begitu kawasan perkotaan akan menjadi titik konsentrasi berbagai aktivitas penduduk, baik budaya maupun sosial, kemanusian seperti kegiatan ekonomi, dan dampak lingkungan. Hal ini sudah terbukti, saat ini pun 74% kontribusi ekonomi Nasional bersumber dari perkotaan.

Dardak menambahkan bahwa dengan angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka daerah perkotaan yang merupakan tempat consumer harus dikembangkan mulai dari pelayanan dasar, infrastruktur, perumahan layak huni, ruang terbuka hijau, pekerjaan yang layak, kesehatan, kecukupan air, dan pangan serta energi. Dalam mewujudkan kota yang aman dan sehat serta berkeselamatan, pemerintah pusat pun sudah memerintahkan ke pemerintah daerah agar memenuhi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang dimana dengan ketentuan harus melebihi 20 persen. Tak hanya RTH saja, melainkan pemerintah daerah dituntut untuk memenuhi luas jalan yang juga harus lebih dari 20 persen. Selain itu, smart city yang berkelanjutan harus memiliki berbagai elemen pendukung, antara lain yakni estetik, berkarakter, bersih, produktif, nyaman, dan juga efesien.

Dalam mewujudkan smart city, harus dapat memadukan antara perkembangan teknologi dengan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, dan tentunya juga harus membutuhkan dukungan penuh dari berbagai elemen, termasuk juga dari masyarakat itu sendiri. Konsep smart city ini pun juga dapat berperan dalam mendorong kualitas hidup masyarakat di sebuah wilayah perkotaan.

Pemerintah Pusat Republik Indonesia hingga akhir Juli 2016, tercatat memiliki total utang sebesar Rp 3.359,82 triliun. Angka tersebut turun tipis yakni Rp 2,92 triliun, jika dibandingkan akhir Juni 2016, yaitu di angka Rp 3.362,74 triliun. Realisasi tersebut masih dikatakan aman oleh pemerintah, lantara rasio utangnya masih rendah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Robert Pakpahan selaku Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mengatakan bahwa utang Indonesia masih aman. Menurutnya, utang dapat diukur dari besar nominalnya, melainkan dari sisi relativitasnya terhadap PDB. Untuk saat ini utang tersebut masih di mencapai 26,7% terhadap PDB. Persentase tersebut tentunya masih terbilang rendah, dibandingkan dengan kebanyakan negara lainnya. Bahkan jika dibandingkan dengan Jepang yang persentasenya sudah mencapai 200% terhadap PDB negara tersebut.

Robert menambahkan walaupun kepemilikan asing dalam surat utang pemerintah yang sudah mencapai 39%, angka persentase tersebut tidak masalah. Ini justru menandakan bahwa Indonesia sangat atraktif secara global, memiliki kredibiilitas yang dipercaya, dan angka kebijakan makro yang baik, dan arahnya juga tidak mengkhawatirkan.

Pria kelahiran Tanjung Balai ini menjelaskan bahwa bila utang ini terus dipergunakan sebagai hal yang produktif, maka kedepannya utang tersebut dapat terlunasi. Utang pun memang sangat dibutuhkan sebagai biaya penutup belanja negara yang memang tidak sesuai dengan pendapatan negara. Belanja sendiri memiliki fungsi yang begitu penting bagi negara, lantaran meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semua negara pun memiliki utang. Jika negara tak berutang, itu tandanya mereka menahan diri dalam pengeluaran. Sehingga jika menahan diri dalam pengeluaran ekonomi, maka justru akan terjadi kontraksi.

Dengan kata lain, menjaga belanja negara terus menerus yang diarahkan kepada hal produktif sangatlah penting. Seperti yang dilakukan pemerintah saat ini dengan membelanjakan infrastruktur, dibandingkan dengan memberikan sebagai subsidi. Pemerintah memenuhi harapan dengan melakukan spend, sehingga ekonomi hidup lagi. Jikalau ekonomi tumbuh, akan mendapatkan penghasilan. Dengan begitu, membayar utang negara akan menjadi lebih mudah. Jadi, jangan berpatokan kepada besarnya utang, tetapi dengan menambah utang justru ekonomi menjadi tumbuh berkembang, otomatis pemasukan negara juga akan bertambah.

Berdasarkan data yang bersumber dari beberapa media online, bahwa keseluruhan utang Indonesia yang telah dibayar sampai bulan Juli 2016 sebesar Rp 324,256 triliun, atau 67,51% dari pagu, dan sudah dialokasikan di APBN. Pokok utang pada periode tersebut mencapai angka Rp 216,929 triliun, yang terdiri dari pembayaran pokok Surat Berharga Negara (SBN) Rp 176,851 triliun atau 78,20% dari pagu APBN, dan pokok pinjaman Rp 40,079 triliun atau 57,89% dari pagu APBN.

Utang yang berbunga dan telah di bayarkan pada saat ini sebesar 107,327 triliun atau 58,03% dari pagu APBN. Adapun pembayaran bunga pinjaman sepanjang periode itu yakni Rp 8,442 triliun atau 50,17% yang berasal dari APBN, dan untuk SBN, bunga yang telah dibayar sebesar Rp 98,885 triliun atau 58,82% dari pagu APBN.

Bank Indonesia (BI) menuturkan bahwa terdapat empat langkah dalam mengupayakan hadirnya hadirnya sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dengan terciptanya sumber pertumbuhan ekonomi baru, diharapkan dapat membuat stabilitas perekonomian Nasional tetap terjaga, walaupun saat ini diketahui bahwa perekonomian Indonesia belum membaik.

Perry Warjiyo selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia menjelaskan bahwa langkah pertama yakni Pemerintah Daerah (Pemda) harus mengupayakan hilirisasi terhadap Sumber Daya Alam (SDA). Ini tentunya berguna untuk menghasilkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Misalnya saja kelapa sawit seharusnya terlebih dahulu diproses, sehingga kita tidak mengeskpor bahan mentah, melainkan suatu yang telah jadi. Hilirisasi ini dinilai sangat penting, terlebih bagi Indonesia di bagian Timur yang dimana memiliki sumber SDA yang sangat besar, seperti Papua, Kalimantan, dan lain sebagainya. Sehingga yang diperlukan di setiap daerah adalah industriliasi. Hal ini diperlukan dan merupakan bagian dalam membangun hilirisasi. Memang tahap ini tidak mudah, dan terbilang cukup lama. Walaupun begitu, hal ini tetap harus dilakukan demi menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Langkah kedua yakni mengembangkan bidang maritim, agribisnis dan pariwisata. Perlu kita ketahui, bahwa Indonesia terdiri dari ribuan pulau, dan memiliki berbagai tempat wisata yang sangat menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi Nasional, namun masih belum bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Perry menambahkan bahwa langkah kedua ini merupakan cara cepat dalam mendatangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Seperti contohnya pariwisata di Sulawesi Utara yang saat ini telah mengalami perkembangan, dan menjadikan sektor ini sebagai pertumbuhan ekonomi baru.

Sedangkan langkah ketiga, Ferry mengatakan bahwa untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru adalah harus mengupayakan iklim investasi di suatu daerah. Dimana pun itu daerah, dan memiliki Penanaman Modal Asing (PMA) serta Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dapat dipastikan bahwa daerah tersebut memiliki perekonomian yang akan berhasil. Sangat penting memiliki kemudahan dalam berinvestasi, sehingga begitu penting pula untuk mempunyai regulasi pro investasi.

Ferry melanjutkan bahwa langkah keempat alias langkah terakhir adalah Pemerintah Daerah harus mengupayakan membangun segala infrastruktur, baik itu pelabuhan, bandara, jalan tol, hingga tol laut. Daerah yang melakukan hal ini akan dikatakan berhasil dalam perekonomiannya baik dalam jangka pendek hingga menengah panjang. Tentu saja pihaknya tak ingin ada daerah yang terlambat dalam pembangunan, dan pihaknya juga mengharapkan daerah lain harus mempersiapkan ini semua.

Sementara itu Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,1 persen-5,5 persen pada 2016. Proyeksi ini lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi sebelumnya, yakni di angka kisaran 5,2 persen-5,6 persen. Sedangkan perekonomian di tahun 2017 ditopang dari sisi konsumsi dan membaiknya iklim investasi. Sisi konsumsi ini akan membaik sejalan dengan perlindungan sosial pemerintah. Semantara dari sisi investasi juga akan membaik lantaran implementasi paket kebijakan pemerintah.

Ir. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia telah resmi membuka Indonesia Fintech Festival & Conference 2016. Jokowi memberikan sambutan yang berisikan bahwa kemajuan teknologi telah membuat jarak dan batasan fisik antar satu wilayah dengan wilayah lainnya, bahkan juga negara dengan negara satu sama lainnya menjadi tidak ada alias hilang.

Menurut orang nomor satu di Indonesia tersebut mengungkapkan bahwa kemampuan akan tekonologi digital harus dimanfaatkan sebagai kesempatan emas bagi Indonesia, untuk dapat menjangkau wilayah luar yang memang selama ini belum atau tidak terjamah akan berbagai layanan keuangan formal.  Terlebih lagi, Tanah Air terdiri dari 17 ribu pulau yang dimana tak semuanya selama ini merasakan layanan keuangan formal dan perbankan.

Jokowi mengatakan bahwa kalau di pulau Jawa, mungkin sebagian sudah merasakan layanan tersebut. Namun jika kita pergi ke pulau terpencil, pergi ke daerah perbatasan negara kita, atau pergi ke daerah yang memang belum terjangkau dengan layanan perbankan. Disitulah kita merasa bahwa negara kita memang sangat besar.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memberikan contoh, bahwa masyarakat di Papua dari Kabupaten Doga menuju ke Kabupaten Wamena harus ditempuh dengan berjalan kaki dan memakan waktu selama empat hari. Ini tentunya lantaran tidak terdapat infrastruktur yang memadai. Terlebih lagi jika mengenai layanan keuangan, banyak masyarakat yang belum terlibat didalamnya, bahkan itu hanya sebatas penyimpanan uang di bank saja. Apalagi jasa keuangan lainnya yang lebih modern, seperti kredit rumah, usaha, ataupun pasa modal. Ini semua tentu dikarenakan keterasingan akan layanan keuangan, sehingga mereka terasa sulit untuk memenuhi potensi maksimalnya. Mau menabung saja sulit, apalagi untuk memiliki rumah.

Sebab itulah, Jokowi mengapresiasi beberapa bank yang telah meningkatkan pelayanannya hingga menjangkau ke daerah pelosok negeri. Misalnya saja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang telah meluncurkan layanan yang dinamai Teras BRI demi memberikan layanan perbankan dari satu pulau ke pulau lainnya. Kemudian juga beberapa bank yang telah membuka di berbagai kabupaten terpencil.

Indonesia Fintech Festival & Conference ini sendiri dilaksanakan di Indonesia Conference Exhibition (ICE), BSD City Tangerang, Banten. Adapun penyelenggara acara tersebut yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Adapun tujuan dari acara ini adalah untuk menjembatani para stakeholder industri FinTech. Mulai dari regulator, investor, institusi keuangan swasta, startup inkubator, kalangan akademisi, hingga asosiasi industri.

Rosan Perkasa Roeslani selaku Ketua Umum Kadin Indonesia mengaku optimis akan kegiatan tersebut yang dimana melibatkan para pelaku ekonomi dan teknologi, akan menghadirkan pelaku start up di bidang pembiayaan. Tak terindarkan lagi bahwa perkembangan ekonomi digital sangatlah pesat, baik itu ditingkat regional, nasional, maupun tingkat global. Bahkan nanti pada tahun 2020, potensi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar semakin dekat. Ini tercermin pada tingginya penetrasi teknologi digital dalam kegiatan ekonomi nasional.

Mungkin saat ini kamu sudah mendapatkan pekerjaan, baik itu bekerja dibawah naungan kamu sendiri atau istilahnya wirausaha, maupun bekerja bersama orang lain atau pegawai/karyawan, dan mendapatkan penghasilan yang menetap setiap bulannya. Dari upah yang kamu dapatkan tersebut, apakah kamu menyisihkan sebagian untuk ditabung? Jawabannya pasti sangat beragam. Bahkan tak jarang banyak kita temui bahwa gaji habis sebelum akhir bulan. Sehingga tak ada uang yang disisihkan untuk investasi. Untuk membuktikannya, kamu dapat menulis “gaji bulanan habis” pada mesin pencarian di dunia internet. Jumlah kata yang muncul terkait akan mencapai puluhan hingga ratusan ribu. Sungguh disayangkan tentunya jika gaji dihabiskan begitu saja tanpa ada yang diinvestasikan. Padahal jika kita mengetahui cara mengelolanya, gaji yang kita dapatkan tersebut akan bertumbuh dan pada akhirnya dapat menghasilkan kesejahteraan tersendiri.

Menurut Prita Ghozie selaku perencana keuangan mengungkapkan bahwa salah satu penyebab upah kita habis adalah lantaran orang tidak dapat membedakan antara tabungan, simpanan, dan juga investasi. Akibat dari gaji yang dibayarkan melalui rekening bank, maka uang menjadi tak terkontrol dan diambil secara terus menerus. Kebanyakan orang juga menganggap bahwa tabungan yang dihasilkan dari gaji tersebut merupakan simpanan, sehingga merasa harus dihabiskan setiap bulannya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Prita menyarankan untuk dengan segera membagi gaji tersebut ke dalam tiga rekening yang berbeda. Rekening pertama untuk living, yakni pengeluaran rutin setiap bulannya. Dan rekening kedua untuk saving, yakni alokasi rutin menabung, yang bukan merupakan uang sisa bulanan. Serta rekening ketiga diperuntukkan sebagai playing, yakni pengeluaran seperti liburan, hadiah, hiburan, ataupun berbagai aktivitas sosial.

Namun meski sudah membagi keuangan menjadi tiga jenis pengeluaran, terkadang beberapa orang melakukan kesalahan pada saat berinvestasi. Hal ini seperti diungkapkan oleh Aidil Akbar yang juga berprofesi sebagai perencana keuangan. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya kesadaran untuk berinvestasi saat ini mulai bertumbuh. Tetapi justru di saat berinvestasi banyak sekali yang melakukan kesalahan. Berikut beberapa kesalahan yang berpotensi dapat mengurangi keuntungan.

Berinvestasi Cepat

Banyak orang di Indonesia yang memiliki hobi menunda keinginan untuk berinvestasi. Padahal, jika melakukan investasi lebih cepat, maka hasilnya juga akan lebih banyak.

Investasi Terlalu Sedikit

Kebanyakan orang tidak keberatan jika menghabiska ratusan ribu hingga puluhan juta untuk berbelanja. Namun disaat berinvestasi terlalu banyak pikiran. Padahal jika berinvestasi dalam jumlah yang cukup, tidak terlalu sedikit, hasilnya juga investasi kita dapat dikatakan begitu signifikan.

Terlalu Agresif

Kesalahan selanjutnya kebanyakan orang menginginkan untung yang sangat tinggi, sehingga terlalu agresif dalam berinvestasi, tanpa memikirkan terlebih dahulu peluang dan resikonya. Akibatnya banyak sekali yang kemudian hari terjebak dalam skema investasi bodong.

Melihat beberapa kesalahan diatas, sebaiknya melihat kembali bagaimana cara investasi yang bijak, dan sesuai dengan kebutuhannya. Jangan karena melihat orang lain sukses berinvestasi di salah satu bidang, kemudian segera mengikuti tanpa mengetahui informasi detail mengenai investasi. Untuk itu, harus mengetahui cara mengelola gaji untuk berinvestasi. Hal pertama yakni kamu harus mengetahui berapa banyak uang yang kamu miliki. Kedua, tentukan tujuan kamu berinvestasi. Ketiga, kuatkan komitmen kamu untuk berinvestasi.

Pemerintah dibawah pimpinan Joko Widodo baru saja merilis kebijakan ekonomi jilid ke-13 pada tanggal 24 Agustus 2016 lalu. Kebijakan tersebut berisikan mengenai penyederhanaan izin pembangunan tempat tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Lewat kebijakan tersebut, pemerintah telah menyederhanakan regulasi, sekaligus juga menekan pajak bagi para pengembang kawasan perumahan. Dahulu para pengembang harus melewati 33 tahapan perizinan, kini dipangkas menjadi hanya perlu melalui 11 tahapan perizinan saja. Adapun perizinan yang dipangkas atau dihilangkan, antara lain persetujuan gambar master plan, izin lokasi, persetujuan dan pengesahan gambar site plan, rekomendasi peil banjir, izin cut and fill dan analisis dampak lingkungan lalu lintas (Andal Lalin).

Tak hanya menghilang jenis perizinan saja, melainkan juga terdapat beberapa proses perizinan yang digabungkan menjadi satu, yaitu proposal pengembang dengan surat pernyataan bebas sengketa lahan. Pengesahan site plan saat ini dapat diproses bersamaan dengan perizinan lingkungan yang mencakup rekomendasi damkar, SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan), dan retribusi penyediaan lahan pemakaman. Dengan demikian, biaya dalam membangun rumah menjadi lebih murah, dan akan meningkatkan permintaan tempat tinggal.

Kebijakan ekonomi jilid ke-13 ini merupakan tambahan harapan baru di industri properti. Perlu kita ketahui, bahwa sejak tanggal 9 Agustus 2016 lalu, sektor properti telah mendapatkan beberapa harapan, yakni kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Kebijakan ini begitu didukung oleh kalangan para pengusaha dan pengembang properti. Lantaran dana yang akan didapatkan dapat membantu mengembalikkan pasar properti yang tengah terpuruk.

Dana repatriasi dari program pengampunan pajak tersebut dapat dialirkan ke industri properti melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sehingga jika nantinya PMK terbit, dana pengembalian akan masuk ke sektor properti. Dan dana repatriasi tersebut masuk ke dalam bank. Dengan begitu pemilik dana diperbolehkan membeli properti yang tentu diawasi oleh bank terkait, sebagai gateway.

Sementara itu, pada dasarnya membeli properti secara cash atau tunai jauh lebih aman dan sangat menguntungkan jika dibandingkan melalui proses kredit. Namun apa boleh buat jika dana tak mencukupi. Terpaksa kita menggunakan fasilitas kredit dalam perbankan.

Tetapi tak perlu mengkhawatirkan mengenai tingkat suku bunga yang berlaku. Lantaran suku bunga acuan Bank Indonesia terbilang rendah. Dimana sebelumnya mengalami penurunan suku bunga hingga beberapa kali, dan untuk saat ini berada di level 6,5% dari 7,5%. Terlebih pada bulan Agustus ini, BI telah menggunakan acuan BI seven days repo, yang dimana acuan bunga tersebut lebih rendah, yakni 5,25%. Sehingga kemungkinan besar bunga pada bank juga akan mengalami penurunan.

Selain suku bunga yang mengalami penurunan, permohonan kredit rumah bersubsidi juga mengalami pemangkasan waktu, dari sebelumnya memakan waktu hingga seminggu, saat ini hanya memakan waktu 3 hari saja menggunakan e-FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).

Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan menyebutkan bahwa Indonesia berpotensi besar untuk dapat menjadi negara yang memiliki perekonomian terbesar ke-7 secara global pada tahun 2030 nanti. Prediksi ini dapat terwujud lantaran Indonesia memiliki potensi SDA (Sumber Daya Alam) dan didukung pula dengan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimana dapat mendorong perekonomian Tanah Air menjadi lebih baik dengan pengelolaan dan kebijakan yang tepat.

Wanita kelahiran Lampung ini menjelaskan bahwa Indonesia memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) atau ukuran ekonomi senilai US$ 862 miliar. Indonesia sendiri masuk dalam 16 besar negara dengan ekonomi terbesar sedunia. Sementara itu, jumlah penduduknya mencapai 255,9 juta jiwa. Indonesia sangatlah berpeluang menjadi negara pusat pasar dan pusat produksi. Hal ini merupakan kombinasi yang sangat kuat. Lantaran basis penduduk Tanah Air pada tahun 2030 diprediksi akan mencapai 350 juta. Potensi ini juga didukung dengan demografi Indonesia yang mencatatkan bahwa penduduk di usia muda dan produktif terbilang banyak. Dengan begitu dapat membantu memasok tenaga kerja yang akan mendorong perekonomian Tanah Air.

Jika Indonesia dapat mengelola perekonomian dengan tepat dan baik serta berkelanjutan. Tak mustahil Indonesia dapat beranjak dari posisi ke-16 besar dunia menjadi negara yang memiliki ekonomi raksasa ke-7 secara global pada tahun 2030 mendatang. Saat ini terdapat G7 Club, yakni diantaranya Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Spanyol dan Portugal. Negara-negara tersebut tetap berkumpul, walaupun ukuran ekonomi tak lagi merefleksikan G7. Sedangkan Indonesia merupakan negara yang saat ini berkembang yang penuh perhitungan untuk menuju ke aras sana.

Hal tersebut dapat terwujud dengan catatan pemerintah dan tentu juga rakyat dapat mengelola perekonomian Indonesia dengan suatu kebijakan yang tepat dan tata kelola perusahaan yang juga baik. Lantaran, Indonesia saat ini sudah menjadi pemain besar untuk beberapa komoditas. Namun sayangnya, hingga kini pengelolaan ekonomi Tanah Air belum maksimal. Misalnya saja nilai ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) Indonesia yang mencapai US$ 17,5 miliar. Seharusnya Indonesia terkenal sebagai produsen CPO, namun kenyataannya lebih terkenal dari sisi kebakaran hutan.

Peran Indonesia di perekonomian global tak hanya dari segi produsen CPO saja, melainkan juga sebagai produsen nikel nomor sembilan, pemain batu bara kedua di dunia, peringkat 25 terbesar di dunia dalam urusan emas, dan merupakan produsen minyak terbesar ke-27, serta pemain gas ke-4 di dunia.

Sri Mulyani mengatakan bahwa negara yang merupakan pemain komoditas pertama ataupun kedua di dunia, jika terdapat salah urus, maka perekonomiannya menjadi buruk. Sumber daya alam juga dapat menjadi malapateka jika dalam pengelolaannya tidak baik, dan tentu nantinya tidak akan menguntungkan bagi rakyat. Maka dari itu, Indonesia harus memanfaatkan potensi yang ada secara baik demi memperkuat negara. Hal ini dapat terwujud jika Indonesia memiliki sumber daya manusia yang terdidik dan terampil. Dan dari sektor keuangan harus diperdalam, agar tak terganggu oleh kebijakan ekonomi luar negeri.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Bali dan Nusa Tenggara berencana untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi di waktu dekat ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Nasirwan selaku Direktur Pengawasan LJK KP8 OJK Bali Nusra pada saat Workshop Jurnalis Keuangan se Bali dan Nusa Tenggara. Maksud pembentukan Satgas Waspada Investasi ini adalah untuk pengawasan terhadap penghalang dana yang berasal dari pihak ketiga.

Nasirwan mengatakan bahwa Satgas Waspada Investasi ini akan segera dibentuk. Ditargetkan mulai bulan depan Satgas sudah bisa beroperasi. Nanti akan melibatkan dari berbagai unsur terkait, antara lain Kejaksaan, Kepolisian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kantor Wilayah Agama, dan Bank Indonesia, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Satgas Waspada Investasi saat ini terus gencar dimatangkan dengan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak yang terkait. Ini tak lain juga untuk melindungi masyarakat dari beragam masalah yang dapat muncul akibat keikutsertaan dalam investasi atas penggalangan dana ilegal.

Satgas ini dibentuk juga untuk menghindari penghalang dana yang dapat merugikan masyarakat lantaran tidak sesuai dengan perjanjian. Dan bahkan sudah ribuan nasabah yang terpaksa kehilangan uangnya karena perusahaan investasi yang berbohong, dan bermasalah dengan hukum. Nasirwan dengan tegas mengutarakan bahwa di Bali sudah pernah terjadi investasi bohong, sehingga membuat masyarakat merugi. Maka dari itulah kita membentuk Satgas Waspada Investasi ini.

Di kawasan Bali sendiri menurut Nasirwan terdapat sembilan lembaga investasi bohong dari total 38 perusahaan. Kesembilan perusahaan investasi bohong tersebut sudah diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. OJK Bali saat ini mengajak semua pihak yang terkait untuk mengatasi dan mengatus segala persoalan yang bersangkutan dengan investasi bohong. Misalnya saja mengenai penanganan penghimpunan dana keagamaan, maka harus bekerja sama dengan Kanwil Agama.

OJK juga berjanji untuk melayani masyarakat dengan baik, dan akan terus menangani laporan dari masyarakat terkait investasi bohong dengan menulusuri jejak legalitas dari perusahaan investasi bohong tersebut. Peran Satgas Waspada Investasi ini juga akan melakukan investasi.

Sementara itu, OJK Bali juga terus mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) agar dengan segera menjalankan prioritas program kerjanya yang menyentuh masyarakat kelas menengah kebawah. Adapun prioritas TPAKD terdapat tiga, yakni ke sektor peternakan sapi, sektor pertanian, dan juga percepatan pembangunan 100 Desa Wisata di Bali.

Mengenai Desa Wisata, nantinya akan dikemas dengan sangat baik, dan tentu akan dipasarkan. Sehingga akan memicu pembangunan berbagai fasilitas umum, seperti diantaranya homestay, transportasi, dan lain sebagainya. Dengan ada fasilitas yang dibangun, membuat masyarakat akan berkunjung ke obyek-obyek tersebut. Alhasil, terdapat aktifitas transaksi ekonomi dari wisatawan. Di tahun 2016 ini, Dinas Pariwisata Bali akan menambah 11 Desa Wisata baru.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalin kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di bidang statistik dan jasa keuangan. Kerjasama ini guna menunjang berbagai tugas pokok dan fungsi di kedua belah pihak yang terkait. Kesepakatan ini juga diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem data keuangan OJK yang dihasilkan. Kerjasama ini dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman yang juga telah ditandatangani oleh Kepala BPS Suryamin dengan Muliaman D. Hadad selaku Ketua Dewan Komisioner OJK di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, OJK.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengungkapkan bahwa pada saat ini OJK telah mengawasi lebih dari 5.000 lembaga jasa keuangan. Untuk itu, pihaknya akan menelusuri berbagai informasi secara lebih detail, guna meningkatkan data sektoral, yaitu salah satunya di sektor keuangan. Langkah ini pun dinilai sangat diperlukan supaya penyusunan kebijakan yang nantinya dilakukan oleh OJK dapat berjalan semaksimal mungkin. Bukan hanya kualitas saja yang diperhatikan, tetapi juga akan memperkaya informasi yang berguna mendukung keadaan dalam membuat sebuah indikator kebijakan.

Muliaman D. Hadad menambahkan bahwa OJK saat ini baru berusia sangat muda, yakni empat tahun, yang dimana merupakan hasil penggabungan antara Bapepam dengan sebagian dari Bank Indonesia, dan memiliki sistem data yang berbeda, yang juga saat ini masih tengah mengintegrasikan data-data tersebut. Sehingga sangat penting untuk kami bekerjasama dengan BPS, terutama terkait mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih berkualitas dalam mengolah statistik data. Kesepakatan ini pun diharapkan dapat menghasilkan daya yang sangat akurat, dan dapat konsisten, serta dapat berkesinambungan. Sehingga dengan begitu, diharapkan mampu mendorong perencanaan strategis antara lembaga dengan pemerintahaan nantinya.

Sementara itu, Suryamin selaku Kepala BPS menuturkan bahwa dalam upaya menghasilkan beberapa produk statistik dibidang finansial, pihaknya juga membutuhkan data-data penting lembaga keuangan yang nantinya berguna sebagai gambaran potensi dan pengembangan riil sektor keuangan dalam perekonomian nasional. Perlu diketahui juga bahwa Indonesia termasuk dalam anggota G-20, sehingga memiliki konsekuensi dalam menjalankan 20 rekomendasi yang tertulis dalam Data Gaps Initiatibes (DGI). Salah satu dan merupakan prioritas utama dari 20 rekomendasi di Indonesia tersebut yakni penyusunan sektoral accounts and balance sheet (SAB) di masing-masing negara. Sehingga BPS bertugas untuk lead agency yang dimana dalam pelaksanaannya juga bekerja sama dengan OJK, BI, serta kementerian terkait.

Adapun ruang lingkup dari nota kesepahaman tersebut, yakni mencakup pertukaran, penyediaan, pemanfaatan data dan informasi, sosialisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang statistik dan jasa keuangan, penelitian dan pengembangan dalam bidang statistik dan jasa keuangan, edukasi sesuai tugas dan fungsi para pihak, dan kerjasama lainnya yang tentu masing berkaitan dengan pelaksanaan tugas dari masing-masing pihak yang bersangkutan.