Kebijakan Ekonomi XIII, Harapan Baru Di Industri Properti

Pemerintah dibawah pimpinan Joko Widodo baru saja merilis kebijakan ekonomi jilid ke-13 pada tanggal 24 Agustus 2016 lalu. Kebijakan tersebut berisikan mengenai penyederhanaan izin pembangunan tempat tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kebijakan Ekonomi XIII

Lewat kebijakan tersebut, pemerintah telah menyederhanakan regulasi, sekaligus juga menekan pajak bagi para pengembang kawasan perumahan. Dahulu para pengembang harus melewati 33 tahapan perizinan, kini dipangkas menjadi hanya perlu melalui 11 tahapan perizinan saja. Adapun perizinan yang dipangkas atau dihilangkan, antara lain persetujuan gambar master plan, izin lokasi, persetujuan dan pengesahan gambar site plan, rekomendasi peil banjir, izin cut and fill dan analisis dampak lingkungan lalu lintas (Andal Lalin).

Tak hanya menghilang jenis perizinan saja, melainkan juga terdapat beberapa proses perizinan yang digabungkan menjadi satu, yaitu proposal pengembang dengan surat pernyataan bebas sengketa lahan. Pengesahan site plan saat ini dapat diproses bersamaan dengan perizinan lingkungan yang mencakup rekomendasi damkar, SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan), dan retribusi penyediaan lahan pemakaman. Dengan demikian, biaya dalam membangun rumah menjadi lebih murah, dan akan meningkatkan permintaan tempat tinggal.

Kebijakan ekonomi jilid ke-13 ini merupakan tambahan harapan baru di industri properti. Perlu kita ketahui, bahwa sejak tanggal 9 Agustus 2016 lalu, sektor properti telah mendapatkan beberapa harapan, yakni kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Kebijakan ini begitu didukung oleh kalangan para pengusaha dan pengembang properti. Lantaran dana yang akan didapatkan dapat membantu mengembalikkan pasar properti yang tengah terpuruk.

tax amnesty

Dana repatriasi dari program pengampunan pajak tersebut dapat dialirkan ke industri properti melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sehingga jika nantinya PMK terbit, dana pengembalian akan masuk ke sektor properti. Dan dana repatriasi tersebut masuk ke dalam bank. Dengan begitu pemilik dana diperbolehkan membeli properti yang tentu diawasi oleh bank terkait, sebagai gateway.

Sementara itu, pada dasarnya membeli properti secara cash atau tunai jauh lebih aman dan sangat menguntungkan jika dibandingkan melalui proses kredit. Namun apa boleh buat jika dana tak mencukupi. Terpaksa kita menggunakan fasilitas kredit dalam perbankan.

Menteri Keuangan

Tetapi tak perlu mengkhawatirkan mengenai tingkat suku bunga yang berlaku. Lantaran suku bunga acuan Bank Indonesia terbilang rendah. Dimana sebelumnya mengalami penurunan suku bunga hingga beberapa kali, dan untuk saat ini berada di level 6,5% dari 7,5%. Terlebih pada bulan Agustus ini, BI telah menggunakan acuan BI seven days repo, yang dimana acuan bunga tersebut lebih rendah, yakni 5,25%. Sehingga kemungkinan besar bunga pada bank juga akan mengalami penurunan.

suku bunga

Selain suku bunga yang mengalami penurunan, permohonan kredit rumah bersubsidi juga mengalami pemangkasan waktu, dari sebelumnya memakan waktu hingga seminggu, saat ini hanya memakan waktu 3 hari saja menggunakan e-FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).

This entry was posted in Properti and tagged , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*