• Cari Rumah Dijual

    rumah dijual

OJK Wilayah Bali Berencana Membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Bali dan Nusa Tenggara berencana untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi di waktu dekat ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Nasirwan selaku Direktur Pengawasan LJK KP8 OJK Bali Nusra pada saat Workshop Jurnalis Keuangan se Bali dan Nusa Tenggara. Maksud pembentukan Satgas Waspada Investasi ini adalah untuk pengawasan terhadap penghalang dana yang berasal dari pihak ketiga.

Otoritas Jasa Keuangan

Nasirwan mengatakan bahwa Satgas Waspada Investasi ini akan segera dibentuk. Ditargetkan mulai bulan depan Satgas sudah bisa beroperasi. Nanti akan melibatkan dari berbagai unsur terkait, antara lain Kejaksaan, Kepolisian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kantor Wilayah Agama, dan Bank Indonesia, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Satgas Waspada Investasi saat ini terus gencar dimatangkan dengan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak yang terkait. Ini tak lain juga untuk melindungi masyarakat dari beragam masalah yang dapat muncul akibat keikutsertaan dalam investasi atas penggalangan dana ilegal.

Bali

Satgas ini dibentuk juga untuk menghindari penghalang dana yang dapat merugikan masyarakat lantaran tidak sesuai dengan perjanjian. Dan bahkan sudah ribuan nasabah yang terpaksa kehilangan uangnya karena perusahaan investasi yang berbohong, dan bermasalah dengan hukum. Nasirwan dengan tegas mengutarakan bahwa di Bali sudah pernah terjadi investasi bohong, sehingga membuat masyarakat merugi. Maka dari itulah kita membentuk Satgas Waspada Investasi ini.

Di kawasan Bali sendiri menurut Nasirwan terdapat sembilan lembaga investasi bohong dari total 38 perusahaan. Kesembilan perusahaan investasi bohong tersebut sudah diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. OJK Bali saat ini mengajak semua pihak yang terkait untuk mengatasi dan mengatus segala persoalan yang bersangkutan dengan investasi bohong. Misalnya saja mengenai penanganan penghimpunan dana keagamaan, maka harus bekerja sama dengan Kanwil Agama.

Perusahaan

OJK juga berjanji untuk melayani masyarakat dengan baik, dan akan terus menangani laporan dari masyarakat terkait investasi bohong dengan menulusuri jejak legalitas dari perusahaan investasi bohong tersebut. Peran Satgas Waspada Investasi ini juga akan melakukan investasi.

Sementara itu, OJK Bali juga terus mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) agar dengan segera menjalankan prioritas program kerjanya yang menyentuh masyarakat kelas menengah kebawah. Adapun prioritas TPAKD terdapat tiga, yakni ke sektor peternakan sapi, sektor pertanian, dan juga percepatan pembangunan 100 Desa Wisata di Bali.

Desa Wisata

Mengenai Desa Wisata, nantinya akan dikemas dengan sangat baik, dan tentu akan dipasarkan. Sehingga akan memicu pembangunan berbagai fasilitas umum, seperti diantaranya homestay, transportasi, dan lain sebagainya. Dengan ada fasilitas yang dibangun, membuat masyarakat akan berkunjung ke obyek-obyek tersebut. Alhasil, terdapat aktifitas transaksi ekonomi dari wisatawan. Di tahun 2016 ini, Dinas Pariwisata Bali akan menambah 11 Desa Wisata baru.

Posted in Keuangan | Tagged , | Leave a comment

OJK Kerjasama Dengan BPS Demi Perbaiki Data Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalin kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di bidang statistik dan jasa keuangan. Kerjasama ini guna menunjang berbagai tugas pokok dan fungsi di kedua belah pihak yang terkait. Kesepakatan ini juga diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem data keuangan OJK yang dihasilkan. Kerjasama ini dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman yang juga telah ditandatangani oleh Kepala BPS Suryamin dengan Muliaman D. Hadad selaku Ketua Dewan Komisioner OJK di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, OJK.

Otoritas Jasa Keuangan

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengungkapkan bahwa pada saat ini OJK telah mengawasi lebih dari 5.000 lembaga jasa keuangan. Untuk itu, pihaknya akan menelusuri berbagai informasi secara lebih detail, guna meningkatkan data sektoral, yaitu salah satunya di sektor keuangan. Langkah ini pun dinilai sangat diperlukan supaya penyusunan kebijakan yang nantinya dilakukan oleh OJK dapat berjalan semaksimal mungkin. Bukan hanya kualitas saja yang diperhatikan, tetapi juga akan memperkaya informasi yang berguna mendukung keadaan dalam membuat sebuah indikator kebijakan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad

Muliaman D. Hadad menambahkan bahwa OJK saat ini baru berusia sangat muda, yakni empat tahun, yang dimana merupakan hasil penggabungan antara Bapepam dengan sebagian dari Bank Indonesia, dan memiliki sistem data yang berbeda, yang juga saat ini masih tengah mengintegrasikan data-data tersebut. Sehingga sangat penting untuk kami bekerjasama dengan BPS, terutama terkait mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih berkualitas dalam mengolah statistik data. Kesepakatan ini pun diharapkan dapat menghasilkan daya yang sangat akurat, dan dapat konsisten, serta dapat berkesinambungan. Sehingga dengan begitu, diharapkan mampu mendorong perencanaan strategis antara lembaga dengan pemerintahaan nantinya.

Suryamin

 

Sementara itu, Suryamin selaku Kepala BPS menuturkan bahwa dalam upaya menghasilkan beberapa produk statistik dibidang finansial, pihaknya juga membutuhkan data-data penting lembaga keuangan yang nantinya berguna sebagai gambaran potensi dan pengembangan riil sektor keuangan dalam perekonomian nasional. Perlu diketahui juga bahwa Indonesia termasuk dalam anggota G-20, sehingga memiliki konsekuensi dalam menjalankan 20 rekomendasi yang tertulis dalam Data Gaps Initiatibes (DGI). Salah satu dan merupakan prioritas utama dari 20 rekomendasi di Indonesia tersebut yakni penyusunan sektoral accounts and balance sheet (SAB) di masing-masing negara. Sehingga BPS bertugas untuk lead agency yang dimana dalam pelaksanaannya juga bekerja sama dengan OJK, BI, serta kementerian terkait.

Badan Pusat Statistik

Adapun ruang lingkup dari nota kesepahaman tersebut, yakni mencakup pertukaran, penyediaan, pemanfaatan data dan informasi, sosialisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang statistik dan jasa keuangan, penelitian dan pengembangan dalam bidang statistik dan jasa keuangan, edukasi sesuai tugas dan fungsi para pihak, dan kerjasama lainnya yang tentu masing berkaitan dengan pelaksanaan tugas dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Posted in Ekonomi | Tagged , | Leave a comment